Sejarah dan perkembangan organisasi Bakamla sebagai penjaga laut Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Bakamla, singkatan dari Badan Keamanan Laut, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Sejarah Bakamla dimulai pada tahun 2014 ketika Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Keamanan Laut. Sejak saat itu, Bakamla terus mengalami perkembangan yang pesat dalam hal pengadaan kapal patroli, pelatihan personel, dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, misi utama organisasi ini adalah “menjaga keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman, seperti penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan terorisme maritim.” Dalam wawancara dengan media lokal, Aan Kurnia juga menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga untuk mencapai tujuan tersebut.

Perkembangan Bakamla juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa “Bakamla memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.” Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peran Bakamla dalam menghadapi tantangan di bidang keamanan maritim.

Namun, meskipun telah mengalami perkembangan yang signifikan, Bakamla juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan Bakamla dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Dengan demikian, sejarah dan perkembangan organisasi Bakamla sebagai penjaga laut Indonesia merupakan cerminan dari komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim. Melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, diharapkan Bakamla dapat terus berkembang dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di masa depan.