Peran penegakan hukum laut sangat penting dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum laut memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam di perairan Indonesia.

Penegakan hukum laut tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, KKP, dan Bea Cukai. Kolaborasi antar instansi ini sangat diperlukan untuk memastikan keamanan maritim di Indonesia terjaga dengan baik.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum laut juga berperan dalam melindungi lingkungan laut dan ekosistemnya. “Dengan penegakan hukum laut yang efektif, kita dapat mencegah illegal fishing dan kerusakan lingkungan laut,” ujarnya.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum laut masih banyak. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan patroli laut. Hal ini membuat penegakan hukum laut menjadi terhambat dan memungkinkan terjadinya pelanggaran di perairan Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, menegaskan pentingnya peningkatan kerjasama antar instansi terkait dan peningkatan investasi dalam pengadaan kapal patroli. “Dengan kerjasama yang baik dan pengadaan sarana yang memadai, penegakan hukum laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif,” katanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum laut dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antar instansi terkait dan peningkatan sarana prasarana untuk memastikan penegakan hukum laut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Semoga upaya-upaya tersebut dapat memberikan hasil yang positif dalam menjaga keamanan maritim Indonesia ke depannya.