Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, bahwa peraturan hukum laut merupakan landasan yang sangat penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan.

Menurut Prof. Hikmahanto, “Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun tanpa peraturan hukum laut yang jelas dan efektif, potensi tersebut tidak akan terkelola dengan baik.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia.

Salah satu contoh peraturan hukum laut yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak masyarakat pesisir. Implementasi dari undang-undang ini akan membantu dalam pembangunan kelautan Indonesia yang berkelanjutan.

Menurut Rachmat Hardianto, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Peraturan hukum laut sangat penting dalam mengatur kegiatan perikanan di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, kita dapat menghindari praktek-praktek ilegal seperti pencurian ikan dan pembuangan limbah secara sembarangan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia sangatlah vital. Tanpa regulasi yang kuat dan efektif, pembangunan kelautan Indonesia tidak akan mencapai potensinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya untuk memastikan implementasi peraturan hukum laut yang baik dan benar.